Xchanger

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman

2012-01-25T18:28:00.000-08:00

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman mengakui, saat ini Partai Demokrat menghadapi situasi sulit bersama ketua umum mereka, Anas Urbaningrum. Oleh karena itu, masalah nonaktif, masalah mundur, kami serahkan kepada Pak Anas,” kata Hayono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2012.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan anggota-anggota dewan pembina partai di kediamannya di Cikeas untuk membahas masa depan Partai Demokrat, termasuk nama Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang selalu kerap disebut-sebut Nazaruddin terlibat kasusnya.

Hayono menegaskan, Partai Demokrat berada di belakang Anas karena secara hukum dirinya belum dinyatakan bersalah. “Partai Demokrat hormati proses hukum. Untuk saat ini, kami serahkan pemikiran (soal pengunduran diri Anas) dan langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh partai, kepada Anas,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Namun ketika ditanya apakah dirinya sempat menyarankan agar Anas lebih baik nonaktif dari posisinya sebagai ketua umum partai, Hayono tak menampiknya. “Mungkin. Itu pilihan yang kami serahkan kepada Anas. Keputusan itu kami serahkan ke ketua umum, apa amanah yang terbaik. Saya yakin beliau sudah lakukan pertimbangan,” tutur Hayono.

Menurutnya, situasi Demokrat kini menjadi lebih sulit karena berdasarkan berbagai survei terbaru, elektabilitas Demokrat berada di bawah PDIP dan Golkar, meski popularitas SBY sendiri masih cukup tinggi. “Ini situasinya. Kami ingin masalah ini juga dipertimbangkan ketua umum,” kata Hayono.

Ia lantas menyinggung hasil berbagai survei kredibel yang menyatakan elektabilitas Partai Demokrat sejak Juni 2011 menurun karena kasus Nazaruddin. “Ini memang berdampak buruk kepada partai,” ujar Hayono. “Tentu itu jadi pertimbangan bagi ketua umum, apa langkah-langkah ke depan yang terbaik bagi kehormatan Mas Anas sebagai politisi maupun citra partai,” imbuhnya.

Hayono juga mengakui, Demokrat harus mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk apabila Anas ditetapkan menjadi tersangka dan selanjutnya diputus bersalah oleh pengadilan. “Ini tentu harus diantisipasi. Tapi tidak boleh kita bicara KLB (Kongres Luar Biasa) dan menurunkan Anas Urbaningrum, karena tidak ada dasar hukumnya,” kata dia.

Saat ditanya apakah itu artinya Demokrat memberi sinyal kepada Anas untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku ketua umum partai dengan kesadaran pribadi, Hayono juga tak memberi jawaban pasti. “Kami menganggap Anas sebagai ketua umum sudah matang dan tak akan diintimidasi oleh siapapun,” kata Hayono.

Peneliti Firma Riset Atmospheric and Environmental Research

2012-01-13T22:18:00.000-08:00

Para peneliti dari firma riset Atmospheric and Environmental Research di AS menemukan sebuah pola yang menunjukkan bahwa musim panas yang lebih panas dari biasanya di Belahan Bumi Utara ternyata mengganggu pola cuaca dan memicu musim dingin ekstrem yang terjadi di kawasan AS dan Eropa.

Jucah Cohen, ketua tim riset yang mempublikasikan temuan mereka di jurnal ilmiah Environmental Research Letters, Jumat (13/1/2012), mengatakan ada kecenderungan pemanasan suhu udara di kawasan Artik dekat Kutub Utara pada periode Juli sampai September.

Prakiraan selama ini menyebutkan, tren pemanasan suhu udara itu juga akan terjadi pada musim dingin. Namun, Cohen dan timnya menemukan prakiraan itu tidak selalu tepat untuk seluruh kawasan, yang menunjukkan bahwa sistem iklim Bumi sangatlah kompleks.

"Selama dua dekade terakhir, kecenderungan pendinginan skala besar justru terjadi di kawasan luas di sekitar Amerika Utara sebelah timur dan Eurasia sebelah utara. Kami menduga tren yang tidak terprakirakan sebelumnya ini kemungkinan tidak bergantung pada variabilitas internal saja," ujar ilmuwan tersebut.

Dengan melihat data suhu udara, curah hujan, salju, dan es, tim tersebut menemukan bahwa pemanasan suhu udara pada musim panas di kawasan Artik menyebabkan atmosfer menyimpan kandungan uap air yang lebih besar, yang akan memicu peningkatan curah hujan salju pada musim gugur di daerah-daerah yang terletak di koordinat lintang tinggi (di atas 60 derajat Lintang Utara).

Analisis data tersebut juga menunjukkan, sebaran salju rata-rata di kawasan Eurasia telah meningkat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Penambahan salju ini pada gilirannya memicu perubahan Osilasi Artik, yakni pola tekanan atmosfer utama yang menentukan pola cuaca musim dingin di Belahan Bumi Utara.

Saat osilasi ini berada di fasa negatif, sel-sel cuaca bertekanan tinggi di kawasan Artik akan mendorong udara dingin ke kawasan di koordinat lintang menengah (antara 23 derajat Lintang Utara sampai 66 derajat Lintang Utara), memicu suhu yang lebih rendah dari biasanya dan badai salju dahsyat.

Penelitian yang dilakukan Cohen dan kawan-kawan ini adalah satu dari berbagai studi terbaru yang mengungkapkan kompleksitas sistem iklim dunia dan bahwa para ilmuwan pun masih mempelajari seberapa besar pengaruh manusia dan faktor-faktor alami terhadap pola iklim jangka panjang.

Adra Soraya Ramadani

2012-01-09T20:41:00.000-08:00

Setelah dilakukan pemeriksaan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akhirnya memastikan Adra Soraya Ramadani (5), negatif flu burung. Adra merupakan adik dari almarhum Puguh Dwi Yanto (23) yang meninggal dunia akibat diduga suspect flu burung.

Awalnya, Adra juga diduga suspect flu burung karena telah melakukan kontak langsung dengan Puguh. Selain itu, Adra juga sempat mengalami gejala yang sama seperti Puguh yakni, menderita demam, batuk dan pilek.

Seperti diketahui, sejak Sabtu (7/1/2012) kemarin, Adra dirawat intensif di ICU khusus pasien flu burung RS Persahabatan Jakarta Timur. "Kondisinya saat ini sudah stabil. Hasil laboratoriumnya juga negatif. Insya Allah cepat sembuh, jika direspon dan ditangani dengan baik," ujar Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan DKI di Balai Kota DKI, Senin (9/1/2012).

Dikatakan Dien, pihaknya langsung bergerak cepat dengan melakukan pengambilan sampel darah terhadap 10 orang yang juga diduga telah melakukan kontak langsung dengan almarhum Puguh. Kesepuluh orang itu, lanjutnya, juga langsung diberikan tami flu. Sedangkan untuk sampel baru akan diketahui sekitar satu pekan ke depan.

Untuk mengantisipasi menyebarnya virus H5N1, terhadap warga yang bermukim di Jalan Baru Ancol Selatan RT 10/06 Sunter Agung, Tanjung Priok, dalam waktu hingga dua pekan mendatang akan dilakukan pemantauan oleh Dinas Kesehatan DKI.

"Pemantauan ketat pada warga sekitar dilakukan sejak 7 Januari 2012 sampai dua Minggu ke depan untuk mempercepat deteksi jika ditemukan ada pasien lain yang juga terjangkit virus flu burung," kata Dien.

Menurut Dien, di Jakarta terdapat tiga rumah sakit rujukan untuk penyakit flu burung, yakni Rumah Sakit (RS) Persahabatan, RS Sulianti Saroso dan RSPAD Gatot Subroto. Pada kesempatan itu, Dien juga membenarkan jika korban Puguh sempat ditolak saat dirujuk ke RS Sulianti Saroso karena ruangan ICU sudah penuh. Karenanya, Dien kembali meminta, agar ketiga rumah sakit tersebut memprioritaskan pasien dugaan flu burung untuk mendapat perawatan. Selain itu, pihaknya juga akan meminta tiga kamar dari RS rujukan itu untuk dikosongkan. Sehingga jika tiba-tiba ada korban flu burung maka tidak ada alasan kamar penuh.

"Kalau perlu akan kita booking fee untuk kamar. Pada ABT (Anggaran Biaya Tambahan) kami akan minta ambulan khusus flu burung, yang dilenglapi dengan ventiletor. Kesemua pasien ditanggung dengan JPK-Gakin dan gratis," tegas Dien.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, tiap tahunnya, kasus flu burung terus menurun. Selama 2009 dari 10 pasien suspect flu burung, 8 pasien meninggal dunia. Sementara pada 2010 jumlahnya menurun menjadi 3 pasien, namun ketiganya meninggal dunia. Kemudian pada 2011 dari 3 pasien, 2 pasien meninggal dunia.

Sistem operasi (OS) BlackBerry terbaru

2011-12-09T21:28:00.001-08:00

Sistem operasi (OS) BlackBerry terbaru dengan nama BlackBerry 10 diciptakan sebagai suatu langkah perombakan besar sebuah platform dan sangat memudahkan para developer atau pengembang aplikasi dalam membuat sebuah aplikasi.

OS BlackBerry 10 merupakan sebuah revolusi yang dilakukan Research in Motion (RIM) untuk membuat sebuah platform baru yang siap bersaing dengan platform lainnya. Saat ini RIM menyediakan akses yang mudah bagi para pengembang aplikasi dalam menciptakan sebuah layanan atau aplikasi.

Beberapa hal yang diberikan RIM kepada pengembang antara lain bahasa pemrograman atau koding ketika membuat aplikasi yang bersifat open platform dan memperbaiki tampilan antarmuka pengguna dengan menggunakan Cascade. Untuk bahasa pemrograman sekarang pengembang bisa menggunakan HTML 5 yang bisa berjalan di semua platform baik BlackBerry sendiri, Android dan iOS.

HTML 5 merupakan bahasa pemrograman yang bersifat global, sehingga sangat memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi dan layanan. Tentunya ini juga keuntungan yang sangat besar bagi vendor karena akan memiliki banyak aplikasi di App Store mereka.

"Cascade merupakan tampilan antarmuka pengguna yang lebih baik, karena bisa menampilkan efek yang lebih baik dan mengagumkan, contohnya tampilan foto yang mengalir seperti air. Saat ini komunitas pengembang aplikasi di BlackBerry sangat besar dan bersifat terbuka," jelas Alec Saunders, VP Developer Relation & Ecosystem Development RIM, di Suntec International Convention & Exhibition Centre, Singapura.

"Kami tidak pernah memikirkan jumlah aplikasi yang terdapat di BlackBerry App World, tapi semua yang ada di sana adalah aplikasi-aplikasi yang unik dan tidak pernah sama. Berbeda dengan platform lain yang bicara banyaknya jumlah aplikasi, tapi jika disadari beberapa aplikasi mereka sama dan tidak semua terpakai," lanjutnya.

"Tentunya kami berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan pada semua pengembang dalam membuat konten, kami pun tidak segan-segan membagikan perangkat yang kami miliki agar mereka bisa mencoba terlebih dahulu konten yang nantinya akan mereka masukan ke BlackBerry App World dan membuat sesuai karakter perangkat kami," simpulnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

2011-11-23T20:50:00.000-08:00

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan terhadap Handry Kurniawan, korban penganiayaan akibat laporannya tentang pencurian pulsa yang diduga dilakukan oleh salah satu provider.

"LPSK telah memutuskan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan pemberian bantuan terhadap Handry pada 21 November 2011," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Ketua LPSK mengatakan, pemberian perlindungan terhadap Handry didasarkan atas status yang bersangkutan sebagai saksi dan pelapor kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai Pasal 378 dan 372 dan atau Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu pemohon juga dinilai telah mengalami ancaman yang nyata dengan adanya tindakan penganiayaan yang menimpa dirinya pada 1 November 2011 lalu.

Menurut Abdul Haris, pemenuhan hak prosedural yang diberikan LPSK itu berupa pendampingan pada setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan Pasal 5 ayat (1) huruf c, e, dan f serta pemberian bantuan medis dan psikologis.

"Menurut informasi yang kami terima, pemohon mengalami luka akibat penganiayaan dan trauma psikis, sehingga korban berhak untuk mendapat haknya untuk dipulihkan kondisi fisik dan psikologisnya dalam menghadapi proses pemeriksaan," ujar Abdul Haris. Ketua LPSK menilai Handry belum membutuhkan perlindungan fisik berupa penempatan di rumah aman.

"LPSK akan melakukan penilaian risiko terhadap Handry apabila yang bersangkutan ditempatkan di rumah aman, selain itu saat ini yang bersangkutan ada di luar kota sehingga perlu di koordinasikan lebih lanjut tentang pemberian perlindungannya," ungkapnya.

Setelah diputuskannya perlindungan terhadap Handry, LPSK juga akan menindaklanjuti dengan penandatanganan surat kesediaan dan perjanjian perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kami berharap pihak-pihak dan instansi penegak hukum terkait dapat mendukung keputusan LPSK ini, mengingat adanya ketentuan pidana sesuai Pasal 37-43 UU No 13/2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap para pihak yang menghalang-halangi perlindungan terhadap saksi dengan melakukan kekerasan dan bahkan jika saksi sampai kehilangan pekerjaannya," kata Ketua LPSK.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta

2011-11-18T18:14:00.000-08:00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta sudah mengajukan usulan nilai upah minimum provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.497.838 kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jumat, 18 November 2011. Penetapan nilai UMP masih menunggu kajian dari tim gubernur dan membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu lagi.

Nilai usulan tersebut 100 persen, sesuai dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikaji Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Rekomendasi itu sudah 100 persen sesuai KHL dan sesuai tuntutan serikat pekerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukendar.

Menurut Deded, penetapan nilai UMP tersebut adalah hak prerogratif gubernur dan nilai usulan yang sudah diajukan masih bisa berubah. "Tidak serta merta kemudian diteken, tapi masih ada kajian lagi dari tim gubernur," ujarnya. Deded mengatakan, nilai usulan UMP tersebut sudah disetujui dan diteken seluruh unsur Dewan Pengupahan pada 27 Oktober 2011 lalu.

Dia juga meluruskan kesalahan anggapan bahwa, angka usulan UMP itu pembagian dari gabungan antara nilai usulan Dewan Pengupahan sebesar Rp1.529.150 dan nilai Apindo yang sebesar Rp1.412.000. Bukan Rp1.466.000 seperti yang diberitakan sebelumnya.

"Bukan itu. Sebetulnya, Dewan Pengupahan belum pernah menetapkan angka Rp1.529.150 itu. Jadi mereka (para buruh) yang protes itu mengambil dari perhitungan kasarnya, belum disetujui," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pengupahan Aryana Satrya mengakui ada kelemahan dalam hal sosialisasi terhadap para serikat pekerja. Sehingga muncul kesalahpahaman terhadap nilai usulan UMP tersebut. Ini kelemahan kami yang akan kami perbaiki. Sosialisasi memang sudah dilakukan tapi belum sistematis," kata Aryana.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, juga anggota Dewan Pengupahan DKI, Mas Muanam mengatakan, protes yang dilakukan Forum Buruh Jakarta belakangan ini karena ada perbedaan cara pandang.

Sebelumnya, Juru Bicara Forum Buruh Jakarta Muhamad Rusdi yang juga Sekjen DPP Aspek Indonesia mengatakan, akan melakukan mogok kerja pada 21-25 November 2011 karena pemerintah dinilai tak memenuhi tuntutan UMP sesuai KHL.

Menanggapi itu, Mas Muanam mengatakan, sebenarnya yang berhak dan memiliki kewenangan memberikan pernyataan UMP adalah Aspek tingkat Provinsi DKI Jakarta. Bukan DPP, tapi lebih ke DPD yang memberikan statement. Ini beda kewenangan," tegasnya. Ketika ditanya tidak ada keselarasan dari unsur serikat pekerja, Muanam mengatakan, hanya ada perbedaan cara pandang saja.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

2011-11-04T12:01:00.000-07:00

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah dibubarkan karena banyak putusannya yang kontroversial karena membebaskan banyak terdakwa kasus-kasus korupsi.

Menurut Mahfud, membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah merupakan pilihan politik hukum pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan politik hukum ini menurut Mahfud, sama dengan yang diambil pemerintah dan DPR ketika membentuk Pengadilan Tipikor di daerah.

Mahfud mengatakan, pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah sebenarnya bukanlah perintah Mahkamah Konstitusi. Bila dirunut dari sejarahnya, pembentukan Pengadilan Tipikor daerah ini awalnya berasal dari putusan judicial review Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006 silam.

Saat itu mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah dan Nazaruddin Syamsuddin mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MK dalam putusannya kemudian mengabulkan sebagian gugatan pemohon, yakni membatalkan pembentukan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 UU No. 30/2002.

Ketua MK saat itu Jimly Asshiddiqie menilai, keberadaan Pengadilan Tipikor di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan dualisme peradilan. MK kemudian meminta agar Pengadilan Tipikor dibuat dengan UU tersendiri.

MK memberi waktu tiga tahun bagi DPR dan pemerintah menyusun UU tentang Pengadilan Tipikor. Mahfud mengatakan, yang dimaksud MK sebenarnya adalah membuat dasar konstitusional untuk Pengadilan Tipikor di Jakarta, bukan meminta pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah.

"Dasar membuat Pengadilan Tipikor di daerah itu di luar putusan MK. Itu pilihan politik hukum. Dan sekarang dengan kenyataan bahwa kualitas Pengadilan Tipikor daerah ternyata lebih jelek dari pengadilan umum, seharusnya keputusan itu bisa dicabut lagi. Ini juga pilihan politik hukum. Bisa diubah dengan membuat UU yang baru," katanya.

Lantas bagaimana dengan nasib hakim karir maupun adhoc di Pengadilan Tipikor daerah? "Kalau yang karir ya dikembalikan lagi ke pengadilan umum, sementara yang adhoc tunggu saja sampai masa tugas mereka berakhir. Tak perlu direkrut lagi," kata Mahfud.

Terlebih menurut Mahfud, seleksi terhadap hakim Pengadilan Tipikor di daerah dilakukan asal-asalan. Malah lanjut dia, kesannya hanya diperuntukan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan.

"Seleksinya tidak selektif dan ketat, sehingga terkesan hakim Pengadilan Tipikor daerah ini hanya pencari pekerjaan, lalu banyak bersekongkol dan profesionalitasnya tak ada," kata Mahfud.

Komisi Informasi Pusat

2011-11-04T11:59:00.000-07:00

Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai, jika memang benar peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz sampai dioper sana-sini saat meminta informasi publik ke Mahkamah Agung, berarti benteng terakhir pencari keadilan tersebut tak mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sebagai mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, tindakan itu dinilai sangat ironis. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Usman Abdhali Watik, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (4/11/2011) malam, mengatakan, kalau faktanya ICW dioper sana-sini dan bahkan cenderung dipersulit memperoleh informasi publik, itu sama artinya MA tak mematuhi prinsip-prinsip dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

"Prinsip mendapatkan informasi publik itu cepat, tepat waktu, sederhana, dan murah. Kalau dioper sana-sini ya MA melanggar prinsip-prinsip itu," kata Usman. Sebelumnya, peneliti ICW Donal Fariz mengaku tak hanya dioper sana-sini dalam mencari informasi soal jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan vonis perkara korupsi sepanjang 2011, tetapi dia juga kesulitan bertemu dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Usman, UU KIP mewajibkan setiap badan publik memiliki PPID. "Pembentukan PPID ini diwajibkan UU. PPID ini tugasnya membentuk, mendesain pelayanan informasi publik.PPID berhak mengangkat petugas informasi untuk menjalankan tugasnya. Biasanya PPID itu ada di front office bukan di tempat tersembunyi sehingga publik bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari badan publik," kata Usman.

Pelaku bom buku Mugiyanto alias Mugi

2011-10-31T07:06:00.000-07:00

Pelaku bom buku Mugiyanto alias Mugi turut duduk di kursi panas sebagai terdakwa teroris di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (31/10/2011). Sidang ini diketuai oleh Ketua Majelis Hakim, Mirdin. Mugi yang berusia 18 tahun ini awalnya datang ke Jakarta pada tahun 2010 untuk mencari pekerjaan. Tak ada tempat tinggal, Mugi akhirnya hidup bersama kakaknya, pelaku bom buku bernama Darto. Sejak saat itulah, Mugi mengenal Pepi Fernando yang memimpin pengajian yang diikutinya.

"Selama mengikuti pengajian oleh Pepi dan Maulana terdakwa bersama kelompok itu diajarkan tentang jihad yang fardhu 'ain atau wajib hukumnya saat ini untuk berjihad menggunakan senjata api dan bom," ujar Jaksa Penuntut Umum, Nana Mulyana di ruang sidang. Mugi kemudian bekerja sebagai penjual agar-agar dan karyawan toko sembako ini juga diajarkan oleh Pepi mengenai keutamaan mati syahid. Dalam jenis kematian tersebut, menurut Pepi, orang yang mati akan diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama. Selain itu, akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan dihindarkan dari azab kubur.

"Disebutkan bahwa orang yang tidak berniat berjihad semasa hidupnya apabila mati akan membawa cabang dari kemunafikan," jelasnya. Sejak saat itu, Mugi diajarkan oleh Pepi dan kawan-kawan cara merakit bom buku. Buku-buku tersebut dilubangi di tengahnya dengan bentuk segi empat menggunakan pisau cutter. Di lubang tersebut, diletakkan rakitan bom.

Pepi kemudian menjelaskan bahwa target dari bom buku adalah tokoh pluralisme dan politisi Demokrat, Ulil Abshar Abdalah, Kepala Badan Narkotika Nasional Goris Mere, rumah penyanyi terkenal, Ahmad Dhani dan rumah Ketua Umum Partai Patriot Yapto S Soeryosumarno. Selain itu, target lainnya adalah Ketua Himpunan Gereja Indonesia.

Mugi juga membantu Pepi dalam merakit bom dengan gas LPG ukuran 3 kg yang diletakkan di pinggir kali Banjir Kanal Timur. Akibat perbuatannya ini, Mugi dijerat pidana pasal 6, 7, 9, pasal 15 jo. pasal 6, pasal 15 jo pasal 7, pasal 15 jo pasal 9, pasal 13 huruf b dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Latihan bersama dalam menanggulangi teror

2011-10-26T23:03:00.000-07:00

Hari ini Kepolisian RI bersama dengan TNI latihan bersama dalam menanggulangi teror. Latihan ini dilakukan selama empat hari, yaitu 25-28 Oktober 2011. Dalam latihan ini, TNI melibatkan 470 anggota dari empat satuan khusus penanggulangan teror, yaitu Satuan Penanggulangan Teror (Gultor) 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Den Jaka) TNI AL, Kopaska TNI AL, Detasemen Bravo TNI AU. Sedangkan, Polri melibatkan 2.180 anggota dari Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri.

Latihan ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu, Geladi Posko dan Tactical Floor Game dilakukan di Mako Korps Brimob Polri, Geladi Lapangan dilakukan di Hotel Sultan, Hotel Borobudur, kantor stasiun TVRI, Bandara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara, TNI-Polri akan melakukan latihan lapangan seperti infiltrasi, menembak reaksi, pertempuran jarak dekat, perebutan cepat, pembebasan sandera, penjinakan bom, prosedur penyerahan tempat kejadian perkara (TKP), Prosedur Pimpinan Pasukan, olah TKP, dan Prosedur bantuan TNI kepada Polri, serta penerapan SOP. Latihan di Hotel Sultan seharusnya dilaksanakan hari ini pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 10.30 WIB belum dimulai.

Rawan banjir pada musim penghujan

2011-10-24T18:57:00.000-07:00

Sekitar 86 desa di Kabupaten Brebes, serta delapan kelurahan di Kota Tegal, Jawa Tengah, rawan banjir pada musim penghujan. Daerah rawan banjir di Brebes sebagian besar terletak di wilayah Brebes utara.

Data dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Brebes, Senin (24/10/2011), menyebutkan, desa-desa rawan banjir terdapat di wilayah Kecamatan Brebes, Wanasari, Tanjung, Losari, Bulakamba, Jatibarang, serta sebagian Bumiayu, Ketanggungan, Bantarkawung, Banjarharjo, Paguyangan, dan Larangan.

Sementara berdasarkan data Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal, daerah rawan banjir di wilayah itu terletak di Kelurahan Kelurahan Slerok, Panggung, Kejambon, Mintaragen, Muarareja, Tegalsari, Kalinyamat Kulon, dan Kaligangsa.

Selain rawan banjir karena hujan, beberapa daerah juga rawan banjir karena luapan air laut (rob).

Kepala Bidang Penanggulangan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, Mujahidin, mengatakan, Pemkab Brebes telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk mengantisipasi banjir, antara lain 100.000 karung plastik, dua unit perahu karet, tiga unit tenda evakuasi, tiga unit tenda regu, dan 15 pelampung.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan logistik bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, dilakukan pengerukan sejumlah sungai dan drainase, antara lain Sungai Babakan di Kecamatan Ketanggungan dan Sungai Sigeleng di Kecamatan Brebes.

Pemkot Tegal juga menyiapkan empat perahu karet, dan sedikitnya empat lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi, apabila terjadi banjir.

Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal, Suripto, mengatakan, pihaknya juga telah meminta kepada masyarakat untuk menggiatkan kegiatan bersih lingkungan dan saluran drainase.

Pemkot Tegal juga tengah menyosialisasikan dan membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat hingga tingkat kecamatan. "Harapannya forum kewaspaaan dini masyarakat ini juga akan terbentuk hingga tingkat kelurahan.

Dirampok enam pria bersenjata tajam

2011-10-08T10:40:00.000-07:00

Truk bermuatan terigu yang dikemudikanSudarsono, 54, warga Kota Jambi, dirampok enam pria bersenjata tajam menggunakan mobil Avanza perak, Kamis (6/10) pagi. Ironisnya, selain mobil truk Mitsubishi PS 125 tahun 2010, BH 8326 MG, milik majikannya dirampas, pakaian dan celana korban ditelanjangi kawanan perampok.

Tak hanya itu, tangan dan kaki korban juga diborgol, mata ditutup kain hitam, serta dompet berisi uang Rp1,1 juta, SIM, dan STNK disikat perampok. Setelah puas memukuli dan menelanjangi serta merampas truk dan dompet korban, Jumat (7/10) sekitar pukul 03.00 WIB, korban dibuang ke Jalan Soekarno Hatta dekat simpang markas Kompi Brimob Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, dengan posisi kedua tangan dan kaki terikat tali plastik.

Beruntung ada anggota Sat Brimob Talang Kelapa melintas, lalu membawa ke kantornya, kemudian diserahkan ke Polsekta Sukarami. Akibat aksi perampokan itu, mata kanan dan kepala serta punggung korban juga mengalami luka memar lantaran dipukul perampok dengan tangan kosong. Menurut pengakuan korban Sudarsono, dia berangkat sendirian dari Kota Jambi, Rabu (5/10) sekitar pukul 17.00 WIB. Tujuannya berangkat untuk mengambil 10 ton tepung terigu di Kabupaten OKU Timur yang merupakan pesanan majikannya di Jambi.

Kemudian, Kamis (6/10) pagi, mobil truk yang dibawanya sudah masuk Kota Palembang dan sekitar pukul 09.00 WIB, lalu melintasi Jalan Indralaya– Prabumulih. Tiba-tiba dari belakang, mobilnya disalip mobil Avanza. Saat menyalip kedua kali, Avanza pelaku langsung menghalangi truk sehingga tak bisa jalan lagi. Selanjutnya, turun dua pelaku berbadan tegap dan berambut cepak yang menyuruhnya turun dari mobil.

“Saya tidak mau turun, tapi ditarik paksa. Setelah saya turun saya didorong ke dalam mobil pelaku. Di mobil itulah saya ditelanjangi, tangan saya dan kaki diikat borgol, mata ditutup kain hitam. Kalau saya berteriak, wajah saya dipukuli pakai tangan kosong dan diancam akan dibunuh kalau melawan,” tandasnya. Bapak lima anak ini menambahkan, saat di dalam mobil, dia hanya bisa pasrah.“Seingat saya sebelum ditutup mata, mobil truk saya dibawa dua pelaku, sedangkan empat pelaku di mobil Avanza,”ujar Sudarsono.

Setelah diajak putar-putar, Jumat (7/10), borgol di tangan dan kaki korban dibuka, lalu diganti tali plastik. Kemudian, korban dibuang ke jalan sampai akhirnya dibantu seorang anggota Brimob dan diberi bantuan celana dan kaus. Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Trie Aprianto melalui Kanit Reskrim Iptu Nanang Supriyatna membenarkan adanya peristiwa itu.“Karena tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Polres OI, jadi kita arahkan korban melapor ke Polres OI,”ujar Nanang.

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa

2011-08-17T04:27:00.001-07:00

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Malik Harmain angkat bicara soal pidato kenegaraan Presiden SBY, Selasa (16/08/2011) kemarin. Malik menegaskan, pidato presiden, sama sekali tak ada yang baru, sama seperti yang disampaikan sebelumnya.

"Pidato presiden kemarin secara umum tidak ada yang baru, hampir sama dengan pidato-pidato sebelumnya. Mayoritas isinya kemajuan di beberapa bidang. Ada sedikit tekanan isi, terutama respon presiden atas persepsi bahwa indonesia menuju negara gagal (state failure). Dengan beberapa kemajuan yang diklaim presiden, negara gagal sebetulnya telah sirna," kata Malik.

Sementara respon Presiden SBY tentang opini, upaya pelemahan lembaga pemberantasan korupsi dan lainnya, seakan ingin Presiden menegaskan kesungguhannya dalam memberantas korupsi.

"Tekanan lain adalah perlindungan terhadap TKI. Di depan rapat presiden menegaskan komitmen perlindungannya terhadap TKI. Selebihnya, presiden lebih banyak mengekspose kemajuan di bidang ekonomi termasuk posisi ekonomi Indonesia," kata Malik.

Selain beberapa tekanan yang diungkap dalam pidatonya, presiden diakuinya, juga lebih banyak mengungkapkan kemajuan dan hal-hal yang positif. Selain kemajuan-kemajuan, mestinya presiden menyampaikan kendala dan hambatan tentang implementasi program yang selama ini kurang berjalan optimal. Demikian catatan online Xchanger yang berjudul Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa.

kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis

2011-07-15T09:00:00.000-07:00

Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, senilai Rp 2,7 miliar. Sebanyak lima anggota dewan dijadwalkan diperiksa penyidik Polrestabes Surabaya, Selasa (19/7/2011) dan Rabu (20/7/2011).

"Surat panggilan sudah saya tanda tangani dan sudah dikirim kepada yang bersangkutan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya AKBP Indarto, Jumat (15/7/2011) di Surabaya.

Infomasi yang diterima media menyebutkan, mereka yang dipanggil untuk dimintai keterangan adalah MR, AS, DJ, AC, dan EBP. Dua yang pertama akan diperiksa pada Selasa, dan sisanya pada Rabu.

Kasus dugaan korupsi dana Bimtek melibatkan semua anggota DPRD Surabaya yang berjumlah 50 orang. Bimtek yang juga diberlakukan di sejumlah kota, seperti Bandung dan Jakarta, seharusnya dilakukan dalam tiga hari. Di Surabaya, Bimtek diduga dipersingkat menjadi hanya tiga jam. Demikian catatan online Xchanger yang berjudul kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis.

Fasilitas internet di area hotel

2011-07-12T09:08:00.000-07:00

Umumnya, hotel menyediakan fasilitas internet di area hotel. Namun Harris Resort Batam meluncurkan fasilitas baru berupa akses WiFi dalam mobil Harris. Jika sebelumnya para tamu dapat mengakses internet secara gratis dengan fasilitas WiFi hanya dalam lingkungan hotel, maka di tahun ke 9 ini Harris Resort Batam menciptakan fasilitas tersebut.

“Dengan fasilitas ini maka para tamu tidak lagi perlu merasa khawatir bahwa mereka akan kehilangan waktu berharganya dalam hal pengaksesan internet, baik saat berada di lingkungan hotel maupun dalam perjalanan dengan menggunakan mobil kami," tutur General Manager Harris Resort Batam, Stylianos Koureas seperti termuat dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (5/7/2011).

Dengan adanya WiFi dalam mobil, maka Harris Resort Batam memberikan kenyamanan lebih bagi para tamunya. Para tamu tidak perlu kehilangan waktu berharganya jika memerlukan akses internet. Mereka mereka bisa melakukannya di lingkungan hotel maupun dalam perjalanan menuju tempat tujuan mereka dalam mobil Harris.

Para long stay guest (tamu yang menginap lebih dari dua minggu di hotel) yang setiap harinya diantarkan dan dijemput dari hotel ke tempat kerja bisa memulai pekerjaannya yang berhubungan dengan akses internet bahkan sebelum mereka sampai di kantornya. Sementara itu, tamu yang datang untuk berlibur dan tengah bepergian dari hotel menuju tempat belanja dengan menggunakan shuttle service menuju area kota di Batam juga tetap dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam perjalanan. Demikian catatan online Xchanger yang berjudul Fasilitas internet di area hotel.

Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan

2011-04-29T12:06:00.000-07:00

Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Resor Kota Parepare mengamankan 40 warga dari Kabupaten Gowa (16 orang), dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (24 orang) yang diduga sebagai korban perdagangan manusia (trafficking). Mereka diamankan sebelum naik KM Cattelya di Pelabuhan Nusantara yang akan membawa mereka ke Malaysia pada Rabu (27/4) sekitar pukul 21.30 Wita.

Kepala KPPP Resor Kota Parepare AKP Sudarno SH Saat mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan 40 orang setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare. “Kami berhasil mencegat TKI ilegal yang akan berangkat ke Nunukan dengan KM Cattelya,” kata AKP Sudarno Saat. Menurut Sudarno, warga Kupang yang akan berangkat itu tidak memiliki identitas, baik kartu tanda penduduk (KTP) maupun paspor. Sementara, warga Kabupaten Gowa memiliki paspor dan KTP, tapi tak memiliki asuransi, bukti general checkup, dan kartu tanda izin kerja luar negeri.

“Kami sudah mengantongi nama calo yang membawa mereka, yakni Sutomo bin Subuh untuk warga Gowa, namun untuk warga NTT masih kami lakukan penyelidikan,”terangnya. Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Parepare Kadir Siolo menerangkan, ke-24 warga Kupang kini ditampung di P4TKI. Mereka tidak bisa berkomunikasi fasih menggunakan Bahasa Indonesia sehingga proses penyidikan menemui kesulitan.“Kami interogasi, tapi mereka banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Mereka juga tertutup,” terang Kadir Siolo. Rian, 21, salah satu warga Kecamatan Tolyanas,Kota Kupang yang diduga TKI ilegal mengungkapkan, dia meninggalkan kampung halamannya karena di Kupang yang saat ini musim hujan sehingga tidak cocok untuk menanam jagung. Kepala Disnaker Parepare Muslimin Daud mengatakan, pihaknya segera menyelesaikan kasus pengiriman TKI ilegal tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Kupang dan Pemprov NTT.“Kami akan meminta kepada pemerintah daerahnya, kalau mau diteruskan di Malaysia, ya diurus adminstrasinya. Tapi kalau mau dikembalikan, ya tolong dijemputlah,”tegas Muslimin.

Berdasarkan catatan media, sejak 2010 hingga kini, KPPP Resor Kota Parepare telah tiga kali menggagalkan pengiriman TKI ilegal. Demikian Xchanger tentang Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan.

Pembagian tabung dan kompor gas

2011-04-29T11:58:00.000-07:00

Pembagian tabung dan kompor gas program konversi minyak tanah di Kabupaten Polman ditunda karena data calon penerima amburadul sehingga harus diperbaiki atau direvisi. Penundaan itu menyusul terbitnya surat edaran dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh yang menginstruksikan kepada Pemkab Polman memperbaiki data calon penerima tabung dan kompor gas konversi tersebut.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Polman Parakkasi mengatakan, selain data calon penerima harus diperbaiki, juga karena sosialisasi penggunaan kompor gas belum maksimal sehingga masyarakat penerima dinilai belum siap. Waktu kita buka data penerima konversi mitan ternyata terdapat lurah dan mantan anggota dewan masuk dalam daftar. Padahal itu kan bertentangan dengan kriteria yang mereka (Pertamina) tetapkan,” kata Parakkasi kepada media di ruang kerjanya kemarin. Di masyarakat juga, tambah Parakkasi, muncul kekhawatiran terjadi kelangkaan tabung gas elpiji 3 kilogram karena di Kabupaten Polman berlum terdapat depot pengisian gas.

Karena itu, lanjutnya, Pemkab Polman memberikan kesempatan kepada pihak Pertamina untuk melakukan perbaikan data dan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Pemerintah kabupaten tidak menginginkan sosialisasi hanya dilakukan di tingkat pejabat saja karena yang akan menggunakan kompor gas konversi mitan adalah warga miskin. Sikap masyarakat Polman terhadap penundaan pembagian tabung dan kompor gas ini secara beragam. Sebagian menyayangkan, sebagian lagi setuju dan memaklumi keputusan tersebut. “Saya menyayangkan pembagian kompor gas gratis itu ditunda. Padahal sudah lama ditunggu-tunggu. Kan bisa sambil melakukan pembagian, sementara itu juga dilakukan sosialisasi.

Yang paling penting adalah bagaimana Pertamina mendesak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi. Jangan melakukan penundaan karena dua-duanya (pembagian dan sosialisasi) bisa tidak jalan, kata Hasmiah, warga di Kecamatan Wonomulyo. Rukmini, warga Kecamatan Mapilli justru setuju dengan penundaan itu. Dia menilai, penundaan wajar dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana menggunakan kompor gas secara aman sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam.

Saya setuju ditunda, sebelum kami dilatih menggunakan kompor gas. Kami takut karena banyak gas elpiji 3 kilogram bisa meledak dan membahayakan jiwa manusia,”ujar Rukmini. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang menolak pembagian tabung dan kompor gas konversi gratis tersebut. Dengan uang hanya Rp3.000 hingga Rp5.000 saya sudah bisa memasak menggunakan minyak tanah, tapi jika saya menggunakan gas elpiji apa bisa dibeli dengan uang senilai saya membeli minyak tanah? Saya dengar harga tukaran gas 3 kilogram Rp20.000, tandas Radiah.

Sementara itu, di Kabupaten Majene, beredar isu tak sedikit masyarakat menjual kembali tabung dan kompor gas konversi yang mereka terima. Pembagian kompor gas konversi di daerah ini pada tahap pertama sudah rampung. Sedangkan proses pembagian tahap kedua berdasarkan data revisi, masih berjalan. Demikian Xchanger tentang Pembagian tabung dan kompor gas.

Penyidik Kejaksaan Negeri

2011-04-29T11:56:00.000-07:00

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo mulai menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Keluarga Miskin (BKM) untuk siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palopo. Penyelidikan dilakukan menyusul adanya rekomendasi Komisi I DPRD Palopo yang menengarai terjadi penyelewengan dalam penyaluran dana BKM tahun anggaran 2009- 2010 itu.

Kasus ini mulai diselidiki sehingga sejumlah saksi yang mengetahui pencairan dan penyaluran dana BKM ini akan dimintai keterangannya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Palopo Ivan Nusu kemarin. Menurut Ivan Nusu, sejumlah kepala sekolah akan dimintai keterangannya mengenai teknis penyaluran dana BKM.Alasannya, pencairan dana BKM ini langsung melalui rekening sekolah sesuai jumlah siswa miskin di masing-masing sekolah.

Dalam kasus ini,diduga terjadinya penyimpangan dana karena para kepala sekolah menandatangani berkas pencairan dana untuk 10 bulan pertanggungjawaban keuangan. Namun kenyataannya, dana BKM yang tersalur hanya tiga bulan setiap tahun pada 2009 dan 2010. Ketua Forum Komunikasi Guru (FKG) Palopo, Haneng Amiruddin mengatakan, para kepala sekolah bisa dijadikan tersangka karena menandatangani berkas pencarian dana BKM 10 bulan, tetapi yang diterima hanya tiga bulan.

Namun, Haneng mengakui posisi kepala sekolah dilematis karena prosedur pencairan dana BKM harus didahului penandatanganan berkas pencairan sebelum dananya masuk ke rekening sekolah. Diduga, penyalahgunaan anggaran pada program ini mencapai Rp400 juta setiap tahunnya. Demikian catatan online Xchanger tentang Penyidik Kejaksaan Negeri.

Pasca keberangkatan 31 legislator

2011-04-29T11:52:00.000-07:00

Pasca keberangkatan 31 legislator yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulsel, suasana Gedung DPRD terlihat sepi, kemarin. Pantauan media, hingga pukul 14.00 wita, hanya sekitar tujuh orang legislator yang beraktivitas dibeberapa ruang komisi dari yang seharusnya 44 orang termasuk unsur pimpinan yang tidakhadirsamasekali. Padahal, sesuai tata tertib DPRD unsur pimpinan tak boleh kosong alias harus ada seorang yang menunggui gedung tersebut.

Enam anggota Dewan yang terlihat hanya Ketua Badan Kehormatan (BK) Pangerang Rahim, A Awwal Muin; Mukhtar Tompo; Jafar Sodding; Abubakar Wasahua; Kadir Halid, dan Armin Toputiri. Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulsel Abd Kadir yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu keberadaan anggota Dewan, terkecuali yang sedang melakukan kunker pansus LKPJ dan yang berangkat ke Luwu Utara (Lutra).

”Kalau yang keluar daerah pansus diberikan SPPD Rp10 juta, kemudian ke Lutra sebesar Rp1,4 juta. Itu untuk empat hari dan tiga hari, dan rencananya untuk pansus akan kembali pada jumat hari ini,”ujarnya di ruang kerjanya, kemarin. Demikian catatan online Xchanger tentang Pasca keberangkatan 31 legislator.

Memperingati Hari Buruh se-Dunia

2011-04-29T11:49:00.000-07:00

Memperingati Hari Buruh se-Dunia yang jatuh 1 Mei, sejumlah organisasi buruh menyerukan untuk menduduki sejumlah objek vital. Di Makassar, buruh mengancam akan menduduki Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ancaman untuk menduduki bandara disampaikan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Sulsel saat memberikan keterangan pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jalan Serigala, kemarin. Juru Bicara FORI Sulsel Haedir mengungkapkan, pada peringatan hari buruh, pekerja akan mengepung dan menduduki Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Organisasi buruh yang bakal terlibat yakni GSBN, FSPBI, PRP Makassar, LBH Makassar, FMD Makassar, FORMAP, ARMADA, serta AMARA. ”Kepung dan duduki pusatpusat kekuasaan dan objekobjek vital pada momentum mayday. Duduki bandar udara di kota masing-masing untuk menuntut dan mendesak tuntutan rakyat Indonesia segera direalisasikan,” tegas Haedir, kemarin. Dia mengatakan, massa akan berkumpul di Jalan Tol Refomasi dan selanjutnya menuju bandara. Menurutnya, peringatan mayday sengaja tidak dilakukan di kantor pemerintahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Haedir mengatakan, unjukrasa di DPRD dan Kantor Gubernur Sulsel tidak mendapat tanggapan positif.

Sehingga, kata dia upaya yang bisa dilakukan adalah menduduki objek vital tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun ini barisan rakyat pekerja Indonesia selalu turun ke jalan setiap tahunnya, namun tidak ada respon. Kenaikan upah hanya 8,69%. Upah minimum provinsi yang tertinggi di Papua Barat sebesar Rp1.410.000 dan yang terendah Jawa Tengah Rp675.000. Bahkan kata dia, masih banyak perusahaan nakal yang membayar upah buruh di bawah UMP. Sementara Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar menyatakan, kesiapannya mengawal aksi may day kali ini. Selain bandara, personel polisi akan ditempatkan di titik-titik rawan seperti Gedung DPRD Sulsel, dan Kantor Gubernur Sulsel.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sulselbar AKBP Muhammad Siswa mengungkapkan, personel Brimob juga akan diterjunkan untuk mem-back up kekuatan Polrestabes, termasuk personel Polda. Seluruh personel di bawah kendali Kaso Ops Polda Sulselbar Kombes Pol Asis Samosi. Pengawalan ketat ini sebagai upaya untuk mengantisipasi unjuk rasa yang mengarah pada anarkistis.

Kendati demikian, kata Siswa, kepolisian tetap mengutamakan pendekatan persuasif agar tidak terjadi bentok dalam aksi tersebut. “Sudah ada tiga organisasi buruh yang melakukan audiensi dengan Kapolda Sulselbar (Irjen Pol Johny Wainal Usman). Mereka telah memberikan jaminan tidak akan bertindak anarkistis. Meskipun demikian, kita tetap antisipasi kelompok buruh lainnya yang berpotensi anarkistis,” ujar Siswa. Demikian catatan online Xchanger tentang Memperingati Hari Buruh se-Dunia.

Program IASmo Bebas

2011-04-29T11:44:00.000-07:00

Program IASmo Bebas yang selama ini didengung- dengungkan berhasil, ternyata tidak sepenuhnya benar. Masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan masih dikenakan biaya hingga Rp300 ribu seperti di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang. Warga yang ingin mengurus akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya diwajibkan untuk membayar sejumlah uang jika ingin dipercepat penyelesaiannya.

Padahal, itemtersebut, telah ditanggung dalam program IASmoBebas. Pungutan liar (pungli) ini bahkan diakui langsung oleh Lurah Tamamaung, Abd Rahim, kemarin. Bahkan, Lurah Tamamaung secara khusus mendatangi Bagian Humas Pemkot Makassar, untuk menyampaikan rencana pengembalian uang yang dipungut jajarannya tersebut, kemarin. Kedatangannya terkait adanya laporan pengaduan yang masuk ke bagian Humas, beberapa hari sebelumnya.

Di depan Pelaksana tugas (Plt) Kabag Humas Pemkot, Firman, Rahim berjanji akan mengembalikan uang tersebut, paling lambat hari ini. Pengembalian dilakukan dengan pertimbangan pungutan tersebut tidak dibenarkan sama sekali, karena masuk item program IASmoBebas. “Kita sudah fasilitasi dan lurah siap mengembalikannya. Sesuai laporan warga,itu dimintai uang oleh pegawai disana, saat mengurus akta kematian. Padahal itu kan masuk item gratis di IASmo Bebas,” papar Firman, yang juga Kasubag Pengaduan Humas, kemarin. Berdasarkan informasi, warga yang mengurus akta kependudukan, termasuk kematian, dipungut mulai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, bila ingin diterbitkan secepatnya.

Terkait adanya aparat lurah yang terindikasi melakukan pungli, mendapat respon dari pihak legislator. Wakil rakyat ini, secara tegas meminta wali kota agar lebih serius menyikapi persoalan ini, guna menghindari kejadian serupa. “Legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan meminta wali kota segera memanggil lurahnya yang terindikasi melakukan pungli karena akan mengganggu terwujudnya good goverment,”tandas Ketua Komisi A DPRD Makassar, Yusuf Gunco, kemarin. Yugo, sapaan akrab Yusuf Gunco, mengharapkan, setiap laporan warga harus ditindaklanjuti secara cepat dan serius. Sebab, aparat kelurahan dituntut bekerja sebagai pelayan masyarakat yang profesional.

“Harus ada tindakan tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran. Apalagi terkait dengan pelayanan masyarakat. Kami akan menindaklanjuti semua laporan warga terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai aturan,”tambah politikus Partai Golkar ini. Selain itu, Yugo juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membiasakan diri menempuh cara-cara by pass atau memberikan uang setiap pengurusan yang tidak sesuai prosedur. Menurut dia, praktek tersebut kerap memicu dan rentan disalahgunakan oknum tertentu, meski mengetahui pungutan seperti itu sangat bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintahan.

“Kalau ada pengurusan warga yang mestinya sehari bisa selesai jangan ditundatunda. Para lurah mesti juga lebih banyak di kantor untuk memberikan pelayanan administrasi. Jangan ada lurah di warkop diluar jam kerja karena mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,“ papar dia. Demikian catatan online Xchanger tentang Program IASmo Bebas.

Asosiasi Pedagang Makassar Mal

2011-04-29T11:40:00.000-07:00

Asosiasi Pedagang Makassar Mal (APMM) mendesak Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar mencopot kepala pasar sentral, Jaenuddin. Pasalnya, yang bersangkutan dinilai sebagai biang kesemrawutan di Makassar Mal. Desakan tersebut disampaikan APMM saat melakukan unjukrasa di Kantor DPRD Makassar, kemarin.Mereka mengadukan kesemrawutan di pasar tersebut.

Kepala pasar disana tidak ada gunanya, tidak ada pemerataan terhadap pedagang. Dia bahkan tidak mengindahkan rekomendasi Dewan untuk menutup kios kain ditepi jalan,” ujar Ketua APMM, Sahib saat mengadu ke Komisi B DPRD Makassar, kemarin. Sahib mengatakan, hasil rekomendasi reses yang diberikan DPRD yakni mengimbau agar pedagang tidak melebar ke jalan, tidak dilaksanakan. Penutupan sejumlah kios yang memenuhi badan jalan hanya berlangsung satu hari.

Setelah itu mereka kembali berjualan. “Sharing dengan kepala pasar, camat, tidak ada hasilnya. Makassar Mal semakin semrawut,” tandasnya. Karena itu, APMM meminta agar Komisi B, mengagendakan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Pasalnya, pihaknya menilai pemerintah kota (Pemkot) sangat tidak peduli dengan pedagang kaki lima (PKL). ”Penataan PKL yang semrawut, mengakibatkan tingkat pengunjung, mengalami penurunan. Kami, pedagang yang berjualan di sentral, mengalami kerugian yang tidak sedikit,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD dari Komisi B Haeruddin Hafid mengatakan, dari hasil reses memang sudah dilihat adanya pedagang kain yang berjualan di bawah tepat badan jalan. Tadinya pedagang tersebut jualan bakso tetapi karena perbaikan nasib,maka merubah haluan menjadi pedagang kain gorden. “Saat kunjungan reses, juga sudah di rekomendasikan untuk ditutup sementara dan pedagang akan dipanggil ke DPRD,”katanya.

PKL Laguna Tetap Diberi Ruang

Sementara itu, terkait penataan Laguna menjadi hutan kota dan jalan baru, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, menampik, bila rencana tersebut akan menggusur PKL yang selama ini menggantungkan nasib di tempat tersebut. Bagi dia, PKL tetap diberikan ruang untuk beraktivitas, namun harus ditata secara baikbaik, agar tidak menimbulkan kesan kumuh, dan tidak mengubah konsep awal, dari PKL menjadi café-café. “Jadi tetap ada PKL disana berjualan, bukan digusur. Cuma tentu space-nya ditata baikbaik, biar bisa saling menunjang di kawasan itu,” ujar Ilham, saat dimintai komentarnya, kemarin.

Seperti diberitakan, di Laguna akan dirubah menjadi jalanan baru yang bisa menghubungkan langsung Jalan Haji Bau- Jalan Metro Tanjung Bunga, tanpa melalui lagi Jalan Pasar Ikan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, khususnya di Minggu pagi. Anggota DPRD dari Komisi C Bidang Pembangunan Irwan mengatakan, komisinya sama sekali belum membahas rencana pemanfaatan Laguna bersama pemkot. Karena itu, pihaknya belum mengetahui seperti apa bentuknya dan akan dijadikan lokasi untuk PKL atau jalan seperti yang direncanakan pemkot. ”kalau menjadi tempat kuliner mungkin dibawah naungan dinas pariwisata tetapi jika menjadi hutan kota tentu saja menjadi tanggungjawab Dinas keindahan,”katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga memastikan, tidak ada anggaran perbaikan Laguna yang dialokasikan dalam APBD 2011. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi C lainnya, Mujiburahman. Menurutnya, dia juga tidak mengetahui peruntukan Laguna, karena belum pernah dibahas di komisi. Demikian catatan online Xchanger tentang Asosiasi Pedagang Makassar Mal.

Kendati kenaikan tarif air bersih

2011-04-29T11:36:00.001-07:00

Kendati kenaikan tarif air bersih mendapat penolakan, jajaran direksi PDAM tetap ngotot untuk memberlakukan penyesuaian baru tersebut, terhitung Juni mendatang. Direktur Umum PDAM Makassar, Muh Akbar menguraikan, kenaikan yang sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas PDAM dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, sangat relevan dan tidak memberatkan warga. “Jangan melihat besarnya persentase.25% itu, jumlahnya tidak terlalu besar. Contoh misalnya, bila membayar Rp20.000 selama ini,kenaikannya hanya bertambah Rp4.000 nanti,” ujar Akbar, kepada media, kemarin.

Menurut dia,kenaikan tarif itu dijamin akan sebanding dengan pelayanan kedepannya yang bisa semakin memudahkan warga. Seperti pembayaran bisa tidak melalui loket lagi, namun memanfaatkan sistem bayar di rumah. Selain itu, kenaikan tarif dilakukan untuk menutupi biaya produksi seperti listrik, perbaikan instalasi, dan penambahan jaringan baru, termasuk program pelayanan lainnya. “Tidak usah terlalu khawatir dengan penyesuaian ini. Kami jamin, pelayanan akan lebih baik dan semakin memudahkan warga,”tambah Akbar. Apalagi, sebut dia, kenaikan air terakhir dilakukan enam tahun lalu. Sehingga, sudah saatnya ada penyesuaian kembali, mengingat berbagai kebutuhan harus ditutupi, utamanya mengacu pada bisnis plan PDAM yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Jadi kalau tidak ada kenaikan, itu berarti kita tidak patuh pada bisnis plan PDAM. Lagian kansudah ada enam tahun yang lalu ada kenaikan,” urai mantan Juru Bicara Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo) di Pilkada Makassar. Ompe, sapaan akrab Akbar, secara khusus mengingatkan kepada sebagian warga, agar sadar tentang penggunaan air. Pasalnya, tidak sedikit pelanggan yang memonopoli penggunaan air, yang mengakibatkan tersendatnya pendistribusian ke kawasan lain. Demikian catatan online Xchanger tentang Kendati kenaikan tarif air bersih.

Daftar Isi

2011-04-29T10:41:00.000-07:00

Berikut Daftar Isi blog Xchanger selengkapnya: